Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk yang ketiga kalinya berturut turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat berupa  Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Bupati mengungkapkan rasa syukur atas diraihnya prestasi membanggaakan ini. “Alhamdulillah di Bulan Suci Ramadhan keluarga besar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kembali dapat penghargaan WTP untuk yang ke-tiga kalinya dari BPK RI perwakilan Jabar. Semua ini tidak lepas dari kepatuhan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan aturan dan rekomendasi lembaga terkait, serta kerjasama yang solid antar SKPD. WTP bukan akhir dari ikhtiar dlm proses pemerintahan, tapi merupakan awal dari meningkatkan disiplin aparatur dalam menuju good government, “ ucap Bupati.

Menurut Bupati,  prestasi ini hasil  perjuangan yang tidak mudah dan kerjasama dari semua pihak di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, karena harus mempertahankan prestasi yang diraih berturut-turut pada dua tahun sebelumnya. Penghargaan inipun menjadi pembuktian keseriusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menata pengeleloaan administrasi pemerintahan. “Prestasi ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana standar operasional yang telah ditetapkan, termasuk dukungan dari DPRD yang senantiasa bersinergi dengan Pemkab Tasikmalaya. Mempertahankan WTP itu juga sangat sulit butuh kearifan, butuh kepatuhan kita terhadap aturan yang ada dan kepatuhan kita terhadap apa yang direkomendasikan oleh BPK tahun sebelumnya,” tutur Bupati.

Dengan diraihnya kembali WTP, Bupati merasa termotivasi untuk segera  mewujudkan Program Tasik Siap yang menjadi jargon pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya untuk masa kepemimpinan periode tahun 2016-2021. ”Penghargaan WTP ini merupakan awal yang bagus untuk terus membangun Kabupaten Tasikmalaya dan harus dijadikan kekuatan untuk menghadapi Tasik siap di masa yang akan datang,” ucap Bupati. Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, dalam proses Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2016, masih ada kendala klasik yang umum terjadi pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Salah satunya, kata Arman terkait dengan masalah penyusutan atas rehabilitasi (renovasi) aset tetap termasuk juga di dalamnya penyajian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana lainnya di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).   Arman menjelaskan, ada empat kriteria dalam penetapan WTP sebuah laporan keuangan yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.