Diskominfo, Pangandaran; Kepala Biro Pelayanan Media dan Informasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ir. Hermansyah, M.Si. , tadi malam, Selasa, 30/7/2019, membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kelembagaan dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, bertempat di Ball Room Hotel Langit Biru, Pangandaran, Jawa Barat.

Turut Hadir dalam kegiatan Rakor PPID Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Bidang Perekonomian, Drs. Ade Supriatna, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Kepala Bagian Pelayanan Media dan Informasi Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Susy Hernawati, M.Si., dan perwakilan dari PPID Utama Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Kepala Biro Pelayanan Media dan Informasi Humas Setda Provinsi Jawa Barat, dalam sambutannya menekankan, bahwa PPID di Jawa Barat hendaknya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sehingga pelayanan informasi publik lebih profesional dalam upaya mewujudkan good governance. Dikatakan lebih lanjut, transparansi informasi menunjukan itikad baik dari badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
Hermansyah menegaskan, kegiatan rapat kerja diharapkan menjadi wahana bagi penguatan kelembagaan dan evaluasi PPID di Jawa Barat sebagai bagian dari peningkatan pemahaman dalam implementasi pelayanan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Pangandaran, dalam sambutannya mengatakan, keberadaan PPID di Kabupaten/Kota di Jawa Barat merupakan komitmen dan ketaatan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rapat koordinasi diharapkan dapat sharing pemikiran tentang hak dan kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi. Forum ini menjadi penting dalam rangka evaluasi atas kegiatan pelayanan informasi di badan publik, sekaligus merekatkan jalinan koordinasi antara PPID Kabupaten/Kota dengan PPID Utama Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan optimalisasi kemitraan dengan media massa, Ketua Aliansi Jurnalis (AJI) Jawa Barat, Ary Shaky mengatakan, perlu adanya jalinan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan media massa, dalam hal ini para wartawan yang bertugas di daerah. Hal ini urgensi demi membangun citra positif Pemda di masyarakat melalui publikasi yang faktual dan proporsional, sehingga pembaca diberikan informasi yang akurat.
Ary mengimbau agar Pemerintah Daerah sekektif dalam memberikan infomasi publik dengan berdasar pada undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Merespons materi tentang kemitraan media, pada sesi diskusi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Jawa Barat mengharapkan agar awak media yang ditugaskan di daerah lebih berimbang dalam menyajikan konten berita pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga tercipta suasana kondusif bagi pembaca.

Sedangkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum, S.H, M.H, di hari kedua, rabu, 31/7/2019, . menekankan bahwa, pelayanan infomasi oleh Badan Publik, dalam hal ini PPID, hendaknya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan Informasi, termasuk yurisprudensi atas putusan Pengadilan.
Fathul mengharapkan, agar PPID di daerah hendaknya melakukan inovasi dalam hal pelayanan informasi publik, baik secara manual maupun secara digital.

Prinsip informasi publik, menurut Fathul, hendaknya dilakukan pengkajian dan uji konsekuensi agar badan publik dapat menetapkan jenis informasi, khususnya informasi yang dikecualikan yang wajib ditetapkan secara tertulis.
“Hak asasi dalam keterbukaan informasi publik, dapat dibatasi tetapi prosedurnya harus bedasar pada undang-undang dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap”, imbuh Fathul.