Bupati  Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menginginkan agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dapat berlangsung sukses tanpa menimbulkan ekses. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri acara pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Senin (30/10/17).

Suksesnya pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat adalah keberhasilan proses demokrasi secara keseluruhan. “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai sarana demokrasi yang menjunjung tinggi hak memilih masyarakat sebagi warga Negara, “ucap Bupati.

Bupati berharap, anggota PPK selain harus memiliki kemampuan secara administrasi juga harus mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam menyikapi dinamika politik di dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Ketua  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat, anggota PPK yang dilantik merupakan hasil dari proses rekrutmen dari 505 orang pendaftar, kemuadian  menghasilkan 195 orang yang terpilih.  “Anggota PPK yang terpilih adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara sehingga memiliki kapasitas individu dalam melaksanakan tugas sebagai PPK, “ucap Deden.

 Deden menambahkan, berdasarkan catatan, anggota PPK terpilih sebagian besar merupakan tokoh masyarakat di masing-masing Kecamatan yang berasal dari berbagai latar belakang seperti dari  unsur ormas dan organisasi kepemudaan.  “Latar belakang yang beragam menunjukan bahwa saudara adalah tokoh masyarakat yang layak dijadikan panutan di wilyahnya, jaga kepercayaan kami dengan sebaik-baiknya, “imbuh Deden.

Menurut Deden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat secara langsung merupakan perhelatan demokrasi di tingkat lokal dan partisipasi politik yang terbuka seluasluasnya dengan harapan lahirnya kepala daerah tingkat jabar yang memiliki tingkat kapabilitas dan kompetensi, integritas dan aksebilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisioner KPU Jawa Barat Agus Rustandi menginginkan agar anggota KPK mampu membantu proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sehingga menghasilkan pemilu yang   jujur dan adil. “Anggoota PPK bertintak sebagai penyelenggara yang netral tidak condong ke kiri dan kanan tapi harus berada di tengah-tengah bebas dari kepentingan. Anggota PPK harus punya sikap toleran di tengah keberagaman politik di tingkat lokal, “tutur Agus.